REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menyusul polemik biaya renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) yang dinilai sangat berlebihan, pimpinan DPR mengeluarkan surat peringatan terhadap Sekretariat Jenderal DPR.
Hal itu diungkapkan Ketua DPR RI, Marzuki Alie di gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/1).
"Hari ini terpaksa diberikan peringatan tertulis dan telah disepakati kelima pimpinan. Saya sudah komunikasi dengan pimpinan yang lain dan mereka setuju. Peringatan itu peringatan keras untuk sekjen," ujar Marzuki
Surat peringatan tertulis tersebut ditujukan kepada Sekjen DPR RI, Nining Indra Saleh. Dengan dikeluarkannya surat tersebut, Nining terancam dipecat.
Menurutnya, peringatan keras itu merupakan eskalasi dari nasihat yang diberikan pimpinan DPR kepada sekjen selama dua tahun terakhir. Baik berupa nasihat lisan secara informal dan formal. Apalagi banyak proyek setjen yang mendapat kritik masyarakat. Mulai dari rencana pembangunan gedung DPR, tembok hingga toilet.
Marzuki menjelaskan, diberikannya surat peringatan kepada sekjen dengan beberapa pertimbangan. Antara lain, pangkat sekjen yang setingkat eselon 1A menjadikannya sebagai pejabat tertinggi di lembaga DPR yang membawahi kelembagaan pendukung.
Marzuki juga mempertanyakan penggunaan produk impor pada ruang rapat tersebut. Seperti kursi dan karpet dari Jerman serta sistem audio dan tata cahaya canggih. Padahal, banyak produk nasional yang dapat digunakan dan memiliki kualitas lebih bagus. "Jangan diam saja seolah-olah mengambill keuntungan di situ," papar dia.
Jika ternyata sekjen dianggap masih bersikap tidak peduli, Marzuki pun mengatakan akan mengusulkan pemecatannya ke presiden. Hanya saja harus mendapat persetujuan dari semua pimpinan.
"Kalau mendengarkan mayoritas, sekjen sudah lama mau dipecat. Sudah banyak yang minta. Kewenangan pemecatan ada di pimpinan kepada presiden. Kalau pimpinan mengusulkan, jadi barang itu. Tapi kita tidak ingin menyakiti orang, kita peringatkan dulu," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika