REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Istana Kepresidenan seringkali menjadi sasaran empuk bagi para demonstran untuk melakukan aksi dan menyuarakan aspirasi. Termasuk saat aksi demonstrasi yang dilakukan Kamis (12/1), terkait reformasi agraria.

Menanggapi hal ini, Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, mengatakan hendaknya aksi yang terjadi di Pulau Jawa dan Jakarta jangan sampai menimbulkan korban.

Tetapi ia juga sempat mengkritik aksi yang secara substantif tidak dipahami oleh publik. Karena seringkali aksi demonstrasi ditujukan ke Istana Kepresidenan seperti yang terjadi hari ini.

"Perlu dipahami, rancangan Undang-Undang tidak dilakukan sepihak oleh pemerintah. Jadi, tidak serta merta dialamatkan ke lembaga kepresidenan. Domainnya tidak semuanya di Presiden," katanya pada Kamis malam, (12/1) di Pacitan, Jawa Timur.

Ia mengatakan isu agraria memang sedang dikelola untuk mencapai hal yang diharapkan semua pihak. Pemerintah mengharapkan kelahiran UU yang berkaitan dengan pesoalan agraria menjadi solusi yang konstruktif dan memenuhi rasa keadilan. "Ini tujuan yang sedang dilakukan pemerintah dan sedang dalam proses yang berjalan," kata Julian.

Ia pun mengingatkan massa untuk tidak melakukan aksi yang kontraproduktif dan destruktif. Unjuk rasa dipahami presiden sebagai upaya menyalurkan aspirasi dan pemerintah mendengarkan serta memerhatikan hal tersebut.

Presiden, lanjutnya, sudah menginstruksikan kepada Kapolri untuk tetap profesional dan tidak terpancing oknum unjuk rasa sehingga menimbulkan korban. "Yang ditekankan, jangan sampai jatuh korban," tandas Julian.

Tetapi, jika aksi demo tersebut di luar kepatutan, maka tindakan tegas dan jalur hukum patut dilakukan. Yang terpenting, jangan sampai aksi demo itu merusak fasilitas umum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika