REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Ketua DPR RI Marzuki Alie mengaku terkejut renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR yang menelan biaya Rp 20 miliar. Renovasi itu sendiri telah selesai dikerjakan selama 48 hari. Marzuki pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa proyek renovasi tersebut.

"Saya kaget ditanya wartawan tentang renovasi ruang Banggar senilai Rp 20 miliar, lebih kaget lagi setelah sekjen (DPR) mengatakan bahwa itu betul. Karena itu saya minta BPK dan KPK untuk turun tangan dan memeriksa apakah ada yang tidak beres dengan renovasi ruangan itu," ujar Marzuki di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/1). 

Nilai sebesar itu, menurut Marzuki, sangat tidak wajar. Oleh karena itu, KPK dan BPK wajib melakukan penyelidikan apakah ada unsur korupsi di balik renovasi ruangan tersebut.

Apapun ceritanya, menurut Marzuki, harga tersebut sangat tidak wajar. "Kalau dikatakan itu menggunakan barang-barang impor, maka saya nyatakan bahwa itu sangat menyakiti hati rakyat. Kenapa kita tidak utamakan produksi dalam negeri," cetusnya.

"Katanya ada teknologi tinggi, teknologi apa yang tinggi? Namanya ruang rapat, di seluruh dunia relatif sama, beda-beda tipis," katanya.

Marzuki juga mengaku lebih terkejut ketika mendapat info dari wartawan jika renovasi itu sudah sudah berjalan dan hampir tuntas. Dia pun mempertanyakan hati nurani teman-teman di sekjen.

"Sudah sering saya sampaikan gunakanlah yang memang diperlukan, sesederhana mungkin tapi bermanfaat besar. Sama dengan komputer yang hanya digunakan untuk mengetik, tidak perlu dibeli komputer yang spesikasinya tinggi yang pasti mahal, bila perlu komputer jangkrik, rakitan Glodok sudah cukup, harga hanya Rp 3 juta kenapa harus membeli komputer yang spesifikasinya tinggi," tanya dia keheranan.

Dirinya menyatakan akan mengambil tindakan terhadap jajaran sekjen yang terbukti bermain-main dengan proyek ini. Marzuki mengatakan, sebagai Ketua DPR dan Ketua BURT, ia tidak pernah diberi tahu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika