REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah diminta untuk tidak memaksakan program pembatasan konsumsi BBM yang berlaku mulai 1 April 2012. Langkah ini dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif dan kerugian di masyarakat.
Ketua Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, menyatakan pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah solutif bersamaan dengan pelaksanaan program tersebut agar dampak negatif dapat dikurangi. "Jika tidak, lebih baik program tersebut ditunda," katanya, Selasa (10/1).
Dia mengingatkan, keputusan tersebut jangan diambil hanya karena anggaran subsidi 2011 membengkak menjadi Rp 167 triliun akibat terlampauinya kuota BBM bersubsidi.
Menurutnya, pemerintah hanya bertindak reaktif dan memaksakan program pembatasan harus terlaksana. Pemerintah terkesan hanya ingin mengambil langkah yang gampang karena memegang kekuasaan, tanpa ingin susah melaksanakan kewajiban memenuhi hak rakyat. "Mayoritas rakyat menggunakan kendaraan pribadi karena transportasi publik tidak memadai atau bahkan tidak tersedia," ujarnya.
Angkutan publik tidak saja minim subsidi tetapi juga diabaikan. Sarana jalan raya terbatas. Sebagian jalan raya dibangun dalam rangka memenuhi kepentingan pengusaha berbisnis jalan tol.
Pemerintah tidak mempunyai rencana dan sistem yang menyeluruh serta memihak kepentingan mayoritas rakyat untuk memperoleh pelayanan transportasi publik yang memadai. "Dengan begitu, pemerintah telah berlaku sewenang-wenang, tidak mempedulikan hak rakyat untuk memperoleh pelayanan," tegas Marwan.
Menurutnya, subsidi memang harus dibatasi. Namun, harus diberikan secara tepat sasaran, obyektif dan berkeadilan. Karena sistem dan harga yang ada saat ini telah berlaku lama, energi maupun transportasi alternatif belum tersedia optimal, maka perbaikan yang diperlukan tidak cukup dengan program sederhana dan instan.
Program konversi BBM ke gas, menurut Marwan, juga merupakan salah satu cara terbaik untuk mengurangi subsidi BBM. Selain lebih murah dibanding BBM, penggunaan gas lebih ramah lingkungan dan tersedia lebih banyak di dalam negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika