REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Para nelayan di berbagai daerah merindukan kebijakan strategis dalam menghadapi musim paceklik melaut. Hal ini untuk mengantisipasi dampak buruk perekonomian nelayan di Indonesia akibat pengaruh cuaca ekstrim.

Sejak kecenderungan cuaca sulit diprediksi, belum muncul kebijakan pemerintah (Kementrian Kelautan dan Perikanan) yang membuat nelayan mampu menghadapi musim sulit ini. Yang terjadi nelayan kian terpuruk akibat keterbatasan akses perekonomian mereka.

Sekjen DPP Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI), Riyono Abdullah, mengungkapkan datangnya musim barat masih menjadi masalah utama para nelayan. Cuaca ekstrim dan gelombang tinggi terus menutup kesempatan nelayan untuk melaut.

Dulu, ujarnya, Kementrian Kelautan dan Perikanan --saat masih menjadi departemen-- mempunyai alokasi dana bencana. Alokasi semacam dana sosial ini siap digelontorkan guna mengatasi paceklik nelayan, akibat musim barat.

"Sejak dihapus pada tahun 2008, pemerintah tak memiliki anggaran lagi untuk membantu nelayan dalam menghadapi masa paceklik nelayan ini," ujar Riyono yang dikonfirmasi, Sabtu (7/1).

Penghapusan ini, lanjutnya, juga berdampak pada keuangan di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Sehingga bantuan kepada nelayan dalam menghadapi musim barat ini juga tidak berjalan di daerah.

PPNSI sendiri sudah mengusulkan agar kebijakan untuk mengantisipasi musim paceklik ini dilaksanakan kembali. Namun pemerintah belum mampu mewujudkan usulan ini menjadi satu kebijakan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika