REPUBLIKA.CO.ID, SOLO --- Komisi VI DPR, yang membidangi perindustrian, perdagangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), akan segera memanggil seluruh pemangku kepentingan (stake-holder) yang terkait masalah mobil nasional (mobnas).

"Dalam waktu dekat, Komisi VI DPR akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh stake-holder yang terkait dengan program mobnas," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima dalam siaran persnya, Sabtu (7/1).

Ia mengatakan, RDP diadakan untuk mendukung percepatan realisasi program mobnas, sekaligus menindaklanjuti fenomena mobil Esemka yang menyedot perhatian publik sekarang ini."Fenomena heboh mobil Esemka menunjukkan besarnya kerinduan rakyat akan pentingnya mobnas sebagai salah satu kebanggaan nasional," katanya.

RDP Komisi VI DPR antara lain akan memanggil Deputi Bidang Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN, Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, pelaku industri otomotif nasional, PT Industri Kereta Api (INKA), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Gubernur Sulawesi Selatan Syahril Yasin Limpo, Wali Kota Surakarta Joko Widodo (Jokowi), dan akademisi.

Aria Bima menjelaskan, hasil RDP akan menjadi bahan rapat kerja Komisi VI DPR dengan pemerintah. "Dari rapat kerja dengan pemerintah ini diharapkan muncul keputusan politik yang bisa mempercepat realisasi program mobil nasional yang kita dambakan bersama."

Ikuti Whatsapp Channel Republika