REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ancaman Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam kepada para menteri dari parpol terkait kinerja dan reshuffle dinilai tidak pada tempatnya. Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Akbar Tanjung meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memperingatkan Seskab.

Menurut Akbar, mengenai penilaian terhadap kinerja para menteri, itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden untuk menilai. "Tidak relevan kalau menteri menilai menteri, apalagi dia mengatakan secara terbuka. Padahal posisi dia pun dinilai oleh Presiden," kritik Akbar di rumah dinas Ketua MK Mahfud MD, Senin (2/1) malam.

Akbar menilai, tidak pada tempatnya Dipo Alam mengeluarkan pernyataan seperti itu. Yang paling tahu kinerja menteri, imbuh dia, tentu adalah Presiden karena yang membuat komitmen kontrak politik adalah Presiden dengan jajaran kabinetnya. 

Atas dasar itu, tidak bisa salah satu menteri menilai menteri lain tidak loyal

terhadap Presiden. Kalau Presiden menganggap tak loyal dan mau

mengganti, lanjut Akbar, itu sepenuhnya hak Presiden. "Tidak ada yang bisa menolak," ujar mantan ketua umum Partai Golkar tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika