REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Alhabsy, mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) perlu meluruskan pernyataan sekretaris kabinet (seskab), Dipo Alam, yang mengancam akan mengganti menteri yang tidak mau menjadi 'bemper' bagi presiden.

Aboe Bakar menilai ancaman yang terlontar dari mulut seskab itu tidak tepat. Ini lantaran Indonesia menganut sistem kabinet presidensil. Jadi, tanggung jawab menteri adalah kepada presiden bukan kepada sekretaris kabinet. Malahan seharusnya sekretaris kabinet termasuk pihak yang dievaluasi kinerjanya dan bukan yang mengevaluasi.

''Kalau demikian yang terjadi, saya tidak paham. Ini bisa jungkir balik nanti sistem pemerintahan kita. Saya juga tidak tahu apakah Pak Dipo dapat mandat dari Presiden atau bagaimana. Pak SBY perlu meluruskan hal ini,'' katanya kepada wartawan, Senin (2/1).

Menurutnya, pernyataan Dipo berpotensi menimbulkan instabilitas politik dan kinerja para menteri.

''Tidak dapat dipungkiri bahwa isu reshuffle kerap membuat kepemimpinan menteri melemah. Karena, para stafnya merasa menterinya sudah di ujung tanduk,'' kata Aboe Bakar. ''Akibatnya loyalitas kepemimpinan menurun, pastilah kinerjanya akan kedodoran.''

Ikuti Whatsapp Channel Republika