REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah peristiwa yang terindikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) beberapa waktu terakhir ini marak terjadi di Indonesia. Namun, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengklaim tidak pernah ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Saya rasa, sepanjang pemerintahan Presiden SBY yang namanya pelanggaran HAM berat tidak terjadi," kata Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin, usai acara Peringatan Hari HAM se-Dunia di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa (27/12).
Amir mengatakan, pelanggaran HAM berat terjadi pada masa pemerintahan sebelum era SBY. Di antaranya adalah soal maraknya Petrus (Penembakan Misterius) yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru (Orba).
Amir mengakui, memang ada sejumlah peristiwa yang terindikasi pelanggaran HAM di sejumlah daerah saat ini, di mana rakyat menjadi korban aparat penegak hukum. Tetapi, pada kejadian itu, aparat penegak hukum selalu memiliki penjelasan terkait tindakannya tersebut.
"Pada saat ini, selalu ada penjelasan dari aparat penegak hukum. Bahwa (pada saat melakukan tindakan tegas) posisi mereka diharuskan untuk melakukan langkah darurat," katanya.
Misalnya, lanjut Amir, pada peristiwa bentrokan yang terjadi di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada peristiwa itu, aparat penegak hukum harus melakukan tindakan yang terkesan keras karena menganggap tindakan yang dilakukan oleh warga memblokir pelabuhan sudah mengganggu kepentingan umum.
"Nah, padahal fungsi pelabuhan di sana itu sangat penting. Di mana warga di daerah-daerah lainnya membutuhkan fungsi pelabuhan untuk penyaluran kebutuhan-kebutuhan pokok mereka. Apalagi menjelang Natal dan tahun baru," kata Amir.
Beberapa waktu terakhir, sejumlah peristiwa yang menimbulkan korban jiwa terjadi di sejumlah daerah. Di antaranya bentrokan aparat dan warga di Kabupaten Bima, NTB, dan dugaan pembantaian di Mesuji, Lampung dan Sumatra Selatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika