REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama tahun 2011 ini dinilai belum memuaskan publik. Salah satu yang menjadi perhatian adalah dalam bidang penegakan hukum.
Kasus Wisma Atlet, Kemenakertrans, cek pelawat pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia serta persoalan Century menjadi perkara yang belum dapat dituntaskan. "Kalau saya menilai rapornya masih merah," ujar Direktur Lingkar Survey Indonesia, Agustinus Budi, Selasa (26/12).
Menurut Agustinus, jika dibandingkan dengan tahun lalu, belum ada perubahan berarti yang dilakukan pemerintah dalam bidang penegakan hukum. Sebut saja kasus Bank Century, hingga kini belum terselesaikan. Audit BPK yang seharusnya bisa memberikan angin segar pada kenyataannya tidak bisa menjawab masalah yang ada.
Tahun ini publik juga digegerkan dengan kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games yang telah menyinggung banyak pihak. Sebagaimana diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, sebagai tersangka. Nazaruddin dalam persidangan terus bernyanyi menyinggung nama petinggi-petinggi Demokrat termasuk Anas Urbaningrum.
Kasus lain yang tak kalah penting yakni korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Kasus itu sendiri sempat menyinggung nama Menarkertrans, Muhaimin Iskandar. Meskipun pada akhirnya Muhaimin membantah itu.
Agustinus menilai berbagai macam kasus tersebut sulit dituntaskan karena banyak pihak saling menyandera satu sama lain. Kepentingan politik, mencampuri persoalan hukum. "Ada transaksi politik sehingga sulit dituntaskan. Semua memegang kartu truf masing-masing sesama mereka," jelasnya.
Agustinus juga menyayangkan gaya kepemimpinan SBY yang lemah. Seharusnya Presiden memiliki karakter kepimpinan kuat untuk mendorong pemerintahannya.
Reshuffle kabinet yang dilakukan oleh SBY juga percuma, jika tidak diikuti dengan perubahan kepemimpinan.
Selain persoalan korupsi, berbagai konflik yang terjadi di masyarakat juga menjadi sorotan. Terakhir yakni persoalan yang terjadi di Mesuji dan Bima. Konflik yang melibatkan aparat keamanan itu membuat anggota masyarakat menjadi korban. Kasus ini, kata Agustinus, kian memperburuk citra pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika