REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Keluhan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait lemahnya birokrasi di Indonesia dianggap sebagai keinginannya untuk meningkatkan kecepatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di Indonesia.
Masalahnya, membenahi persoalan di Indonesia membutuhkan waktu yang tidak sedikit, mengingat kondisinya saat ini cukup kompleks. "Berbicara masalah birokrasi, maka kita harus membicarakan setidaknya 33 provinsi dan 492 kabupatan dan kota yang tersebar di seluruh nusantara," ujar anggota Dewan Pakar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Mas'ud Said, Sabtu (24/12).
Oleh karena itu, butuh waktu yang tidak sedikit mengingat separuh wilayah di Indonesia adalah hasil pemekaran yang mayoritas birokrasinya belum tertata dengan baik.
Mas'ud melihat keinginan SBY tersebut merupakan upayanya untuk meningkatkan akselerasi RPJM sehingga bisa selesai pada 2014 mendatang. Hal tersebut juga terlihat saat SBY beberapa kali bertemu dengan para gubernur seperti saat di Semarang dan di Istana Negara Jakarta.
Mas'ud mengatakan permasalahan birokrasi di Indonesia antara lain menyangkut peraturan perundangan yang belum lengkap. "Banyak bupati atau walikota tidak berani berbuat karena khawatir tersangkut hukum mengingat tidak adanya peraturan pelaksanaan yang jelas," paparnya.
Hal ini, kata dia, juga menyangkut produktivitas DPR yang sejauh ini belum bisa membuat Undang-Undang sesuai dengan target yang direncanakan. Mas'ud optimistis SBY bisa melakukan pembenahan birokrasi karena ia melihat sudah ada perubahan pada gaya kepemimpinan dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut. Saat ini, pemerintahan SBY telah menghapus sebanyak 10 komisioner dan lembaga negara non-departemen yang tidak efisien.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
