REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Lampung merupakan kawasan paling rentan yang terancam perambahan hutan besar-besaran di Pulau Sumatera. Dari luasan 356.800 hektare (ha), sebanyak 61.800 ha di antaranya dirambah. Jumlah perambahnya mencapai 18.326 kepala keluarga (KK).
Hingga akhir 2011, Kementerian Kehutanan melalui operasi terpadu bersama Balai Besar TNBBS, TNI, dan Polri berhasil menurunkan jumlah perambah. “Jumlahnya berkurang hingga 2.098 KK,” kata Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, saat bertemu wartawan di Jakarta, Rabu (21/12).
Jumlah kawasan yang dirambah, kata Menhut, juga berkurang seluas 13.160 ha. Penurunan perambah ditindaklanjuti dengan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 7.500 ha. Menhut memberikan penghargaan kepada sembilan orang yang dianggap berjasa dalam operasi terpadu tersebut.
Mereka adalah Kapoda Lampung, Danrem 043 Gatam, Dandim 0422 Lampung Barat, Dandim 0424 Tanggamus, Kapolres Lampung Barat, Kapolres Lampung Selatan, Kapolres Tanggamus, Bupati Tanggamus, dan Bupati Lampung Barat. Menhut menegaskan fungsi taman nasional sebagai penyangga kehidupan.
Artinya, penyelenggaraannya untuk kepentingan rakyat. Namun, bukan bearti memberikannya sebagai hak milik. “Jika TNBBS terus-terusan dirambah, bencana alam yang akan didapat masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah memberikan izin kelola hutan kepada masyarakat untuk hutan berbasis tanaman rakyat. Tahun lalu, pemerintah memberikan izin seluas 600 ribu ha. Tahun ini seluas 700 ribu ha. Tanaman yang boleh dibudidayakan adalah tanaman kayu dan tanaman kehutanan.
Sekretaris Jenderal Kehutanan, Hadi Daryanto, menyayangkan sikap masyarakat di luar Pulau Jawa yang tidak sabaran. Budaya masyarakat di Sumatera misalnya, kurang menyukai menanam kayu. “Mereka lebih suka tanaman yang cepat menghasilkan, seperti singkong dan sawit,” katanya.
Padahal, kata Hadi, masyarakat memunyai banyak pilihan jenis-jenis kayu cepat tumbuh. Misalnya akasia, sengon, damar, karet, bahkan jati yang usianya berkisar empat hingga lima tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika