REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG - Warga Kabupaten Tangerang, Banten, mengaku kecewa dengan pengunduran Rano Karno sebagai Wakil Bupati Tangerang, kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD setempat Sukri.
"Dengan pengunduran Rano Karno sebagai Wakil Bupati Tangerang, pasti ada kekecewaan dari warga yang telah memilihnya," kata Sukri saat memberikan pandangan umum dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang, Senin (19/12).
Rano Karno secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Tangerang, karena telah terpilih sebagai Wakil Gubernur berpasangan dengan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.
Rano Karno masih memiliki masa tugas sebagai Wakil Bupati Tangerang bersama Bupati Ismet Iskandar dengan masa periode 2008 - 2013. Tetapi, karena telah terpilih sebagai Wakil Gubernur Banten dalam masa periode tahun 2011 - 2016, maka tidak bisa menjalankan dua jabatan bersamaan.
Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten akan dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2012. Sedangkan jabatan Wakil Bupati Tangerang, tidak akan diisi oleh pejabat lainnya. Artinya, Bupati Ismet Iskandar akan menjalankan roda pemerintahan hingga jabatannya usai, yakni pada 2013.
Dikatakan Sukri, masyarakat tentunya merasa tidak puas dengan keputusan tersebut sebab Rano Karno belum selesai menjalankan tugasnya sesuai janjinya ketika mencalonkan diri.
Apalagi, selama menjabat sebagai Wakil Bupati Tangerang mendampingi Ismet Iskandar, ada beberapa pekerjaan yang harus di pertanggung jawabkan. "Meski menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten dan menaungi Kabupaten Tangerang, tetapi pertanggungjawaban tersebut perlu sebagai janjinya kepada masyarakat," katanya.
Meski demikian, pihaknya berharap Rano Karno dapat memberikan perhatian yang lebih kepada Kabupaten Tangerang, mengingat Rano Karno meninggalkan sisa masa jabatan satu tahun setengah sehingga masih ada beberapa pembangunan daerah yang mesti diselesaikan.
"Kami harapkan utang jabatan tersebut bisa dibayarkan dengan memperhatikan kabupaten Tangerang secara khusus terutama alokasi anggaran dan kebijakan lainnya," katanya.