REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Uni Eropa mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Provinsi Aceh dapat berlangsung damai sesuai dengan konstitusi Indonesia, termasuk dukungan atas calon peserta dari perseorangan. Jubir Kesatuan Mahasiswa Untuk Demokrasi Aceh (K-MUDA) Alfian Ramadhani kepada wartawan di Jakarta, Selasa, mengatakan dukungan disampiakan oleh Atase bidang Politik Perwakilan Uni Eropa untuk Indonesia, Florian Witt dalam dialog dengan Kesatuan Mahasiswa Untuk Demokrasi Aceh (K-MUDA) yang berasal dari elemen HMI, GMNI, PMII dan BEM Seluruh Indonesia (SI).
''Uni Eropa yang diwakili Florian Witt mengatakan Indonesia merupakan negara demokratis sehingga tidak akan membiarkan terjadinya adanya penolakan pencalonan perseorangan dari Partai Aceh. Sebaiknya hal tersebut diselesaikan sesuai proses hukum Indonesia. Untuk itu, Uni Eropa menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka pintu calon independen di pilkada Aceh,'' ujar Alfian.
Seperti diberitakan, MK pada 30 Desember 2010 telah membatalkan Pasal 256 UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintah Aceh yang mengatur calon perseorangan hanya diperbolehkan sekali dalam Pilkada Aceh 2006. Dengan demikian, Pilkada Aceh harus merujuk kepada UU Nomor 12 Tahun 2008 yang kembali membolehkan calon perseorangan. "Dalam kunjungannya ke Aceh Selasa (15/11) lalu, delegasi Uni Eropa melihat Komite Independen Pemiliha (KIP) Aceh dan pemerintah Indonesia akan dapat menggelar Pilkada damai di Aceh sesuai dengan ketentuan hukum," kata Alfian.
Alfian menambahkan, dalam dialog yang dilakukan di kantor perwakilan Uni Eropa di Jakarta itu melahirkan kesamaan pandangan antara Uni Eropa dengan mahasiswa untuk menjunjung demokrasi dan kesamaan hak warga negara dalam berpolitik. Dalam konteks pilkada Aceh yaitu mengawal pilkada Aceh berjalan demokratis. Termasuk untuk mendukung munculnya calon perseorangan/independen dalam pilkada Aceh.
''Tentunya sebagai penjaga demokrasi, Uni Eropa tidak menginginkan demokrasi di Bumi Serambi Mekah mati di tangan segelintir elite Partai Aceh. Elite politik Partai Aceh tengah berupaya menjegal kehadiran calon independen di pilkada Aceh,'' papar Alfian. Saat ini, katanya, upaya menolak dan menjegal munculnya calon perseorangan yang sudah diputuskan MK dengan melakukan aksi demonstrasi dan boikot pilkada hanya bentuk egoisme dari partai tertentu di Aceh. ''Kami menilai menjegal calon perseorangan adalah bentuk pembungkaman terhadap demokrasi,'' tegas Alfian yang juga mahasiswa Universitas Bung Karno itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika