REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kejaksaan Agung mengakui penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI (Siskamri) memang belum optimal. Pasalnya, adanya beban kerja yang tidak sesuai dengan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh kejaksaan.

Akan tetapi, Noor menegaskan bukan berarti terdapat korupsi dalam penyelenggaraan siskamri. "Jangan menjudge dulu ada korupsi. Lihat permasalahannya apa,"ungkap Noor saat berbincang dengan wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (14/11).

Noor mengakui memang anggaran yang diberikan untuk penyelenggaraan siskamri cukup besar. Akan tetapi, ujarnya, penyerapan anggaran tersebut sudah dilakukan dengan baik. Dia pun menunjukkan penggunaan perangkat keras yang sudah berjalan di kejaksaan.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Noor mengaku sedang membuka lowongan pekerjaan agar bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang akan mengentri data di siskamri. "Kita sedang buka rekrutmen untuk puluhan pegawai. Semoga bisa terpenuhi,"jelasnya.

Penyelenggaraan Simkari dinilai memiliki potensi korupsi. Forum Indonesia untuk Transaparansi Anggaran (FITRA), meminta agar komisi III DPR memantau operasional sistem online untuk pengaduan masyarakat tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika