REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA-- Pemerintah belum berencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir dalam waktu dekat. Pemerintah masih melakukan sosialisasi soal energi nuklir ke masyarakat. Demikian kata Deputi Bidang Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kementerian Riset dan Teknologi Syamsa Ardisasmita.
"Meskipun infrastruktur dan sumber daya manusia dinilai paling siap, pemerintah belum berani mengambil risiko dalam waktu dekat membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN)," katanya di sela sarasehan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) nuklir di Yogyakarta, Rabu.
Ia mengatakan Vietnam berencana membangun PLTN mulai 2014 dengan kapasitas 2.000 megawatt, dan mulai beroperasi pada 2020, sedangkan Malaysia siap mengoperasikan PLTN pada 2021. Indonesia sampai saat ini belum jelas kapan akan mulai membangun PLTN.
Namun demikian, menurut dia, sosialisasi terhadap rencana pembangunan PLTN masih terus dilakukan. Riset pembangunan reaktor nuklir sudah dimulai sejak 1964, bahkan hingga sampai saat ini regulasi, reaktor nuklir, dan kapasitas sumber daya manusia dianggap paling siap dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.
Ia mengatakan semua negara termasuk Indonesia di masa mendatang akan sangat bergantung dengan energi nuklir, karena pasokan energi fosil seperti batu bara, gas, dan minyak bumi akan semakin menipis.
Selain itu, pemanfaatan energi nuklir tidak membutuhkan biaya besar, dan dianggap paling murah dibanding dengan sumber energi yang lain. Biaya produksi energi nuklir hanya tiga sen dolar AS per kWh, sedangkan batu bara enam sen dolar AS, geothermal (panas bumi) 9,2 sen dolar AS, dan gas hampir tiga kali lipat dari biaya geothermal.
"Saya perkirakan pembangunan satu PLTN membutuhkan sekitar 800 tenaga ahli bidang nuklir. Malaysia baru memiliki 300-an tenaga ahli, sehingga mereka juga memberi penawaran akan mempekerjakan tenaga dari Indonesia jika mereka sudah siap membangun PLTN," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika