REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Anggota Komisi II DPR RI Nurul Arifin tidak tertarik mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Jawa Barat. Sebab, dirinya lebih tertarik maju sebagai calon Wali kota Depok, Jabar.
"Ngak saya ngak ingin (maju sebagai calon Gubernur Jabar). Mungkin kalau pun saya mau paling jadi Wali Kota Depok," kata Nurul Arif usai menghadiri Diskusi Publik Pendidikan Politik Bagi Perempuan di Gedung ICMI Jawa Barat, Jalan Cikutra Kota Bandung, Rabu (9/11).
Ia memiliki cita-cita untuk membangun Kota Depok sebagai salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan ibu kota DKI Jakarta agar menjadi lebih baik lagi. "Saya memiliki cita-cita untuk membangun Kota Depok, sebagai salah satu kota metropolis itu idealnya harus seperti apa sih," ujar Nurul Arifin.
Ketika ditanyakan, jika pimpinan Partai Golkar selaku parpol yang menaungi Nurul Arifin mengharuskan ia maju sebagai calon Gubernur, maka dirinya akan mempertimbangkan hal tersebut. "Tapi kalau perintah dari partai, maka itu akan saya pertimbangkan," katanya.
Dikatakannya, saat ini dirinya masih ingin fokus sebagai anggota legislilatif dan ia memandang menjadi seorang kepala daerah bukanlah tugas yang mudah. "Sekarang saya masih ingin fokus di legislatif dan untuk menjadi seorang gubernur itu tanggung jawabnya banyak dan besar," ujarnya.
Sementara itu, dalam 'Diskusi Publik Pendidikan Politik Bagi Perempuan' Nurul Arifin mengajak peserta diskusi untuk berani terjun ke dunia politik. Menurut, untuk berkecimpung dalam dunia politik, seorang perempuan diwajibkan untuk masuk ke dalam sebuah partai politik.
"Masuk partai politik tidak haram kok. Jangan naif, perempuan juga harus masuk ke dalam sistem politik. Nah, untuk bisa masuk sistem itu dibutuhkan partai politik," ujar Nurul Arifin.
Menurutnya, perempuan yang ingin berpolitik, mesti terlibat dalam partai politik, khususnya bagi perempuan yang ingin menjadi anggota dewan baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi ataupun pusat.
"Tidak ada pilihan lain selain kendaraan politik parpol jika kita ingin berpolitik karena bagi kita sebagai perempuan, tidak mengenal calon independen," katanya.
Pihaknya menambahkan, meskipun jumlah anggota legislatif perempuan di DPR RI ada 108 orang dari total 560 orang namun jumlah tersebut masih belum mewakili kaum perempuan di parlemen.
"Kaum perempuan di DPR itu hanya 18 persen. Yang jadi pertanyaan apakah yang 18 persen ini mewakili isu-isu tentang
perempuan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika