REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Jamir mengatakan, pembahasan ambang batas atau parliamentary threshold (PT) tidak berguna jika dibawa ke Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi pemerintah. "Membahas PT di Setgab tidak penting. Kalau menyangkut angka, pembahasan sering tidak seimbang," ujarnya melalui pesan singkat, Senin (7/11).
Menurutnya, tak ada perbedaan antara pembahasan di Setgab dan di DPR. Malah, ia memang memperkirakan pembahasan PT akan alot. Bahkan, mungkin dapat berpotensi membuat penyelesaian RUU Pemilu molor. Pasalnya, PT berbicara mengenai kepentingan dan eksistensi masing-masing partai.
Meskipun begitu, ia mengaku setuju dengan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum yang mengatakan, partai koalisi tak perlu takut dengan besaran PT empat persen. Pasalnya, berdasarkan pengalaman di 2009, semua anggota partai Setgab memiliki prosentase di atas empat.
Nasir menjelaskan, ke depan partai politik memang harus didorong agar lebih realistis dan optimis. Makanya, besaran PT empat atau lima persen seharusnya akan membuat partai menjadi lebih terprogram.
"Selama ini kan yang banyak itu partai massif yang lima tahun sekali menyapa masyarakat. Meskipun memang angka-angka itu tidak ada konsiderannya. PT di satu sisi memang akan meningkatkan kinerja partai di parlemen," tambahnya.
Makanya, menurutnya, PKS akan siap dengan PT usulan Partai Demokrat dan pemerintah yang sebesar empat persen. "Siap tidak siap yang harus siap," cetus anggota Komisi III DPR RI tersebut.