REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Freeport Indonesia mengaku telah menggelontorkan dana sebesar 14 juta dolar AS kepada Polri dan TNI dalam pengamanan pertambangan. Menurut Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono, tentara TNI di Papua hanya terima BKO yang anggarannya dari Polri.

"Begini, kan TNI di Papua adalah BKO dari polisi. Kalau BKO kan, biasanya dana-dana itu kan dari Polri. Saya tidak tahu. Tanyakan ke Polri saja," kata Agus Suhartono usai acara latihan bersama antara Polri dan TNI dalam menanggulangi terorisme di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (27/10).

Agus menambahkan dalam menjalankan tugas, tentara TNI telah memiliki anggaran untuk dana operasi dan lauk pauk. Pihak TNI telah menganggarkan dana untuk kebutuhan pokok para tentara saat bertugas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Mengenai dana imbalan dari Freeport, ia berkelit tidak pernah menerima dana tersebut. Ia pun menegaskan jika ada tentara TNI yang menerima imbalan tersebut, akan ditindak. "Kalau ada anggota TNI yang menerima imbalan itu secara tidak resmi akan ditindak pasti," ujarnya.

"Apa yang dialokasikan Freeport ke TNI, saya tidak pernah tahu. Selama ini saya keluarkan biaya untuk operasi dari dana yang dikeluarkan APBN untuk TNI. Kalau itu dilewatkan ke kepolisian, barangkali saja," kilahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika