REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Helmy Fauzi mengatakan, keterlibatan TNI secara langsung terkait penanganan wilayah Papua dapat menimbulkan kembali pelanggaran HAM. Ini lantaran TNI tidak dipersiapkan untuk unjuk rasa dan aksi massa, melainkan fungsi pertahanan.

‘’Yang terdepan itu polisi, kecuali polisi kewalahan. Boleh bantuan (TNI) tapi harus atas pemintaan Papua karena konteksnya bisa ditangani Polisi. TNI hanya mem-back up kerja-kerja Polisi di lapangan,’’ katanya di gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/10)

Menurut dia, keberadaan TNI di Papua memang sudah banyak. Makanya, adanya peningkatan konsentrasi TNI di wilayah tersbut ditakutkan akan mengingatkan masyarakat kepada masa DOM (daerah operasi militer) di Nanggroe Aceh Darussalam. ‘’Biarkan polisi yang berada di depan TNI biar saja menjadi kekuatan eksternal,’’ lanjutnya.

Ia mengakui memang kondisi di Papua terus meningkat. Muncul beberapa persoalan di Timika, Abepura, dan berbagai daerah lain. Karena it ia berharap adanya upaya deteksi dan cegah dini sehingga eksalasi tersebut tidak terus meningkat.

Helmy juga mengakui kalau ada kelompok-kelompok tertentu dan jaringan internasional yang ikut bermain di Papua. Makanya, ia meminta ada evaluasi kebijakan sehingga jangan sampai memberikan kesempatan munculnya kesalahan HAM, kerusakan lingkungan, hingga marjinalisasi rakyat Papua.

Di beberapa negara, wilayah Papua pun masih mendapat perhatian khusus. wilayah ini bahkan dibahas di kongres Amerika Serikat hingga forum PBB. ‘’Ini bukan semata-semata isu domestik,’’ cetus politisi PDI Perjuangan ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika