REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Penanganan keamanan di Papua perlu dilakukan secara serius agar ancaman terhadap stabilitas keamanan di sana bisa diciptakan. Hal itu terkait dengan meningkatnya aktivitas gangguan keamanan yang diduga dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kasus teranyar terjadinya penembakan terhadap Kapolsek Mulia, Puncak Jaya, Papua, AKP Dominggus Awes hingga tewas.
Mantan Komandan Pendidikan dan Latihan TNI AD Letjen (Purn) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, jangan sampai ancaman keamanan terjadi berulang-ulang. Jika tidak ditangani dengan baik, berdampak negatif bagi Indonesia di mata dunia internasional.
Karena masalah di Papua berlarut-larut, pihaknya menyarankan pemerintah lebih serius dan tegas menangani akar persoalan. Tidak hanya sekedar menggelontorkan dana Otonomi Khusus Papua saja. Karena terbukti dengan penyaluran dana besar ke Papua, tidak memuaskan warga di sana.“Orang luar bisa punya persepsi Indonesia tidak mampu menangani keamanan dalam negerinya,” ujarnya di Jakarta, Senin (24/10).
Menurut Luhut, untuk penanganannya pemerintah harus melakukan studi mendalam secara antropologi dan sosiologi guna menemukan solusi terbaik permasalahan di Papua. Ia menyontohkan kejadian di Timor Timur—merdeka menjadi Timor Leste—pemerintah mengkaji secara antropologi untuk menyelesaikan persoalan di sana.
Selain itu, saran Luhut, pemerintah, gubernur, polisi, dan militer harus segera menetapkan status Papua. Tujuannya agar mudah diambil tindakan agar eskalasi ancaman keamanan dapat diambil tindakan tepat sesuai proporsi gangguan yang muncul. “Peningkatan status di Papua, itu tergantung dari penguasa di Papua. Karena mereka lebih tahu bagaimana kondisi terakhir di sana,” jelasnya.