REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemeliharaan kondisi keamanan tidak hanya tanggung jawab TNI/Polri saja. Pemda diminta aktif menjaga keamanan melalui koordinasi yang baik dengan aparat keamanan. Komunikasi antarpimpinan daerah juga harus diperkuat.

"Koordinasi itu wajib, forum komunikasi pimpinan daerah itu, sekarang namanya Forkompida itu hendaknya diintensifkan," kata Gamawan usai bertemu Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Kemenkeu, Senin (24/10).

Dia mengatakan, kondisi di Papua pascabentrokan yang menewaskan personel polisi sudah kondusif kembali. Gamawan terus mendapatkan laporan perkembangan informasi dari Gubernur Papua.

Gamawan mengingatkan, Presiden meminta Papua dan Aceh itu harus selalu dipelihara keamanannya. "Tinggal stafnya menerjemahkan, apa itu Kapolri, TNI, Mendagri bagaimana kedua wilayah itu dalam kondisi aman dan kemudian makin baik kesejahteraannya," kata dia.

Terkait tuntutan merdeka dari Papua, Gamawan menegaskan, jumlahnya sedikit. Mayoritas masyarakat Papua tetap ingin menjadi bagian dari NKRI. Dia mengingatkan, Papua sudah mendapat keistimewaan dari pemerintah pusat.

"Dananya besar sekali. Kalau Papua Barat itu penduduknya tidak sampai satu juta, sedangkan  APBD-nya mencapai Rp 3 triliun lebih. Saya juga jadi gubernur dulu (Gubernur Sumbar) penduduk lima juta, APBD-nya Rp 2,1 triliun," kata Gamawan.

Hal terpenting adalah bagaimana mengelola anggaran supaya efektif. "Kebetulan wilayahnya begitu luas, infrastrukturnya belum begitu baik, kemudian harga-harga. Itu yang menjadi masalah," katanya. Infrastruktur di Papua harus ditingkatkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika