REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Jamil menilai tes pembuatan makalah untuk delapan calon pimpinan KPK sangat penting. Menurut Nasir, dengan membuat makalah dadakan, maka peserta dipaksa untuk berpikir dalam mengeluarkan gagasan dalam penguatan sistem hukum.

Sehingga, hasil karya capim KPK tidak dibuat-buat dan ketika menangani kasus hukum berani bertindak tegas. "KPK sebagai lembaga super body, harusnya berani menangani kasus ikan kakap. Ini salah satu tesnya agar tidak mengurusi ikan teri," kata Nasir di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/10).

Dikatakannya, PKS memiliki harapan kepada empat pimpinan KPK terpilih untuk berani mengungkap kasus besar, seperti mafia pajak dan Century. Karena itu, PKS dalam menentukan empat orang didahului dengan penandatanganan kontrak khusus. Meski begitu, pihaknya belum menentukan empat capim untuk dipilih menjadi pimpinan KPK periode 2011-2015.

Dengan begitu, ketika semasa memimpin tidak berani membongkar kasus besar, pihaknya bisa menuntut empat pimpinan KPK bisa mundur. "Semua harus menandatangani pakta integritas yang dibuat PKS. Jika janji dilanggar, mereka harus mundur," ujar Nasir.

Pimpinan KPK ke depan, kata Nasir, harus lebih lebih fokus dalam upaya pencegahan. Hal itu sesuai instruksi Presiden SBY untuk menuntaskan kasus korupsi besar dan menghindari terjadinya korupsi di BUMN dan kementerian. Pasalnya potensi terjadinya perampokan uang negara sangat besar peluangnya melihat sistem yang ada.

Jika itu masih tidak disentuh KPK, maka kerja penyidik hanya menangkapi koruptor. Dan itu dinilainya tidak efektif. "Jangan hanya menangkapi orang. Buat sistem pencegahan agar orang takut berbuat korupsi," kata Nasir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika