REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG - Partai Golkar berkomitmen untuk tetap kritis terhadap pemerintah, usai perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kabinet dirombak atau tidak, Golkar tidak akan mengurangi sikap kritis terhadap pemerintah," kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Idrus Harham, di sela rapat koordinasi anggota legislatif Golkar tingkat pusat dan daerah asal Jawa Tengah, di Semarang, Jumat (21/10).

Menurut dia, keberadaan Golkar dalam koalisi pemerintahan tidak akan mendegradasi fungsi partai ini dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Ia menuturkan, perombakan kabinet yang dilakukan presiden harus meningkatkan kinerja pemerintahan, karena di dalamnya berisi orang-orang yang memiliki kompetensi.

Sementara itu, terkait pergantian Fadel Muhammad sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Sharif Cicip Sutardjo, yang sama-sama berasal dari Partai Golkar, ia menilai, hal tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.

Ia menjelaskan, Partai Golkar memang mengusulkan calon pengganti menteri, setelah diminta oleh Presiden Yudhoyono. "Golkar memang mengusulkan calon pengganti, bukan mengusulkan penggantian," katanya.

Ia mengungkapkan, cukup banyak suara dari daerah yang menyampaikan kekecewaan atas penggantian Fadel."Banyak mengaku kecewa, karena sebelumnya Fadel Muhammad sempat mengungkap adanya dugaan peredaran garam impor. Namun, berbagai program Kementerian Kelautan tersebut akan tetap diteruskan oleh penggantinya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika