REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq, mengatakan pengurangan jatah menteri untuk partainya pada reshuffle belum lama ini merupakan hal sepele. ‘’Kita menganggap ini perkara ringan. Kita tidak perlu memajukan (musyawarah Majelis Syuro),’’ katanya di gedung DPD, Jakarta, Jumat (21/10).

Menurutnya, PKS akan membahas sikap resmi atas hasil reshuffle pada Musyawarah Majelis Syuro yang rencananya akan digelar pertengahan November mendatang.

Pada reshuffle lalu, PKS kehilangan satu pos kementrian dari empat pos yang dijanjikan sesuai dengan kontrak politik bilateral dengan SBY. Suharna Surapranata dicopot dari posisi Menteri Riset dan Teknologi dan digantikan dengan Gusti Muhammad Hatta yang tidak terafiliasi dengan partai mana pun.

Mahfudz mengatakan salah satu dari tiga poin kontrak politik SBY-PKS memuat mengenai pembagian kekuasaan. Yaitu, penempatan kader PKS untuk empat pos kementrian: menristek, menteri pertanian, menteri sosial, dan menteri komunikasi dan informasi.

PKS pun bereaksi dengan mengatakan SBY telah melanggar kontrak politik. Beberapa opsi sikap pun bermunculan. Antara lain mencabut dukungan kepada SBY. Dengan kata lain, PKS akan keluar dari koalisi dan tiga menteri yang tersisa akan mundur dari jabatannya.

Opsi lain tetap berada di koalisi hingga masa pemerintahan SBY usai di Oktober 2014. ‘’Semuanya akan ditentukan di Majelis Syuro,’’ papar Mahfudz.

Ikuti Whatsapp Channel Republika