REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu merasa tertantang untuk memajukan sektor ekonomi kreatif dan sektor pariwisata di seluruh wilayah Indonesia. "Saya rasa tugas baru saya ini sangat menantang dan saya rasa sesuatu luar biasa kita mempunyai kementerian untuk mengelola dan mengembangkan ekonomi kreatif," katanya ketika ditemui setelah menghadiri acara pelantikan menteri baru di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, sektor ekonomi kreatif menyumbang sekitar Rp140 triliun terhadap pendapatan negara. Oleh karena itu, dia menganggap sektor ini harus dikelola secara serius. Dia menyatakan, pemerintah telah memiliki rencana dasar atau cetak biru pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bisa dijadikan dasar serta target kerja kementerian yang dia pimpin.

Mantan menteri perdagangan itu berencana untuk berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal itu harus dilakukan karena sektor kebudayaan pernah digabung dengan sektor pariwisata di dalam Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Mari Elka juga akan menata organisasi di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. "Kemungkinan besar harus ada dirjen ekonomi kreatif," katanya.

Setelah itu, dia akan fokus pada penyelesaian anggaran kementerian. Presiden telah melantik sebelas menteri baru dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Mereka adalah Menteri Hukum dan Ham Amir Syamsuddin, Menteri Pendayagunaan Apaparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Cicip Sutardjo, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, dan Menteri Lingkungan Hidup Baltazar Kambuaya.

Menteri yang bergeser posisi yaitu Jero Wacik yang menjadi Menteri ESDM, EE Mangindaan menjadi Menteri Perhubungan dan Mari Elka Pangestu menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Gusti Muhammad Hatta sebagai Menristek. Presiden juga melantik Letnan Jenderal Marciano Noorman menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Ikuti Whatsapp Channel Republika