REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM RI, Patrialis Akbar, merupakan salah satu menteri yang terkena reshuffle (perombakan) kabinet. Namun, Patrialis menyatakan selama menjadi menteri ia tidak pernah memiliki kesalahan yang membuat presiden mencopotnya sebagai menteri.

Menurut Patrialis, Ahad (16/10) ia mendapat telepon dari Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, yang mengabarkan ia adalah salah satu menteri yang dicopot presiden.

Mendapat kabar tersebut, Patrialis menanyakan apa kesalahan yang dia lakukan sehingga membuat presiden harus menanggalkan jabatannya. Sudi mengatakan Patrialis tidak memiliki kesalahan. “Alhamdulillah kalau dikatakan Pak Sudi saya tidak memiliki kesalahan,” kata Patrialis yang ditemui di kantornya, Senin (17/10).

Patrialis mengatakan, karena dianggap tidak memiliki kesalahan, ia bisa dengan tenang saat menanggalkan jabatannya sebagai menteri. Artinya, ia bisa melaksanakan perpisahan dengan kementerian yang sudah dipimpinnya selama dua tahun dengan kenangan manis.

Sebaliknya, ia justru mengatakan selama dua tahun memimpin, ia membuat sejumlah prestasi. Di antaranya membebaskan ratusan warga negara indonesia di Arab Saudi yang menjadi tahanan, melaksanakan program restoratif justice, dan meningkatkan remunerasi pegawai Kemenkumham.

Ikuti Whatsapp Channel Republika