REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Isu pengurangan jatah menteri setelah reshuffle disikapi bermacam-macam oleh pimpinan partai koalisi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Sumargono, ketika dihubungi Republika.

“Apabila hasil reshuffle menteri dari PPP dikurangi, sikap PPP jelas akan semakin kritis kepada Pemerintah,” ujarnya. Menurutnya, setiap partai koalisi berkeinginan jatah menterinya tetap sesuai kontrak yang telah disetujui bersama.

Dari partai berlambang Ka'bah tersebut, kontrak yang disepakati itu jelas. Yaitu tiga orang menteri. Kalau memang nantinya dikurangi menjadi dua atau bahkan hanya satu, pasti ada kekecewaan di tubuh partai. “Pilihannya adalah kita harus kritis dengan kebijakan Pemerintah,” ujarnya.

Sikap kritis yang diambil PPP bila memang terjadi pengurangan jatah menteri, menurut Sumargono, adalah dimaksudkan untuk mengingatkan Pemerintahan. Kalau memang Pemerintah mau akselerasi kinerja, itu bukan memperbanyak wakil menteri. Tapi, pemerintah semestinya menggiatkan efektifitas dan efisiensi kerja.

Namun, jelas Sumargono, saat ini PPP belum menentukan sikapnya dengan rencana reshuffle. Bahkan, PPP tidak ada rencana memasukkan nama menteri pengganti bila salah satu menteri dari PPP diganti. Rencananya dalam waktu dekat PPP juga akan melakukan rapat pleno pimpinan.

“Awal pekan depan kami akan adakan rapat pleno,” ujarnya. Isu yang sempat berhembus jelang reshuffle adalah digantinya Menteri dari PPP. Yaitu Menteri Perumahan Rakyat (Menper), Suharso Monoarfa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika