REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Belakangan, kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) gencar mengatakan akan keluar koalisi jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melanggar kontrak politik di antara keduanya. Yaitu, kesepakatan penempatan empat kader PKS di tubuh kabinet Indonesia Bersatu II.
Mendekati pelaksanaan, reshuffle isu ini semakin kuat menguak. Beberapa pejabat teras partai ini pun mengeluarkan pernyataan keras terhadap koalisi dan SBY terkait rencana perombakan menteri.
Pada rapat pimpinan nasional (Rapimnas) PKS yang berlangsung di Jakarta, Jumat (14/10) malam, usulan ini kembali mencuat. Seluruh pimpinan pusat dan daerah pun mempertimbangkan opsi ini sebagai bahan rekomendasi kepada Majelis Syuro sebagai pengambil keputusan tertinggi partai.
Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq menjelaskan, ada beragam usulan yang disampaikan pada rapat yang berlangsung hingga pukul 23.30 tersebut. ''Ada yang melontarkan kalimat, ini masalah komini koalisi yang kurang bagus. Sehingga jika harus ditarik satu maka bagus juga kalau ditarik semua. Toh komunikasi ke depan belum tentu bisa membenahi sisa yang tiga,'' katanya usai rapat.
Kemudian, lanjut Luthfi, ada juga yang berpandangan bahwa keberadaan PKS di kementerian masih bisa memberikan manfaat bagi banyak kalangan. Apalagi ke depan, tantangan negeri ini makin banyak. ''Jadi setidaknya mereka masih bisa meringankan beban masyarakat ketika menghadapi tantangan yang akan datang,'' tambahnya.
Ada juga opsi bahwa kondisi saat ini masih belum ada kepastian, apakah benar menteri PKS akan dicabut atau mungkin malah ditambah. Sehingga, tidak harus berandai-andai dulu dan menunggu keputusan SBY. Baru menentukan langkah apa yang akan diambil.
Menurut Luthfi pandangan kader terhadap usulan ini juga beragam. Tapi, katanya, secara keseluruhan mereka berpikir tentang apa yang bisa memenuhi kepentingan nasional dan rakyat.
''Jadi bahwa di pemerintahan kita ada kurang dan kelebihan, itu faktanya seperti itu. Tetapi, langkah apa yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, itu yang mereka kumandangkan,'' papar anggota Komisi I tersebut.
Usulan ini, lanjutnya, nantinya akan dikompilasi dan menjadi rekomendasi kepada Majelis Syuro yang direncanakan akan digelar November mendatang.''Itu (reshuffle) masih belum tenttu. Makanya, harus ada space waktu yang cukup untuk mengamati konstalasi politik yang ada dan yang akan datang,'' ujarnya.
Namun, jika ternyata reshuffle diumumkan dalam waktu dekat dan perlu diambil keputusan yang cepat, maka bisa segera digelar rapat Majelis Syuro.
Ikuti Whatsapp Channel Republika