REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Setelah kurang lebih 3,5 jam pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono dengan pimpinan partai koalisi akhirnya selesai pada pukul 16.45.
Presiden dan pimpinan parpol sepakat tentang perlunya perombakan kabinet. Presiden tidak hanya mempertimbangkan soal kinerja tetapi juga masukan dari partai politik.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan meskipun reshuffle itu merupakan wewenang dari Presiden sebagaimana ditetapkan UUD 1945 tetap dipandang perlu untuk menjelaskannya ke pimpinan partai koalisi.
Penjelasan itu tentang tujuan sasaran dan latar belakang perombakan kabinet itu. Disamping itu, lanjutnya, sesuai kesepakatan koalisi, jika ada reshuffle menyangkut Menteri dari partai politik maka Ia berkewajiban untuk memberitahukan kepada pimpinan parpol.
Kemudian siapakah yang tepat mengisi posisi menteri itu. "Ada kesepakatan tentang mekanisme dan prosedur di koalisi ini, manakala dalam reshuffle ini ada pengurangan atau penambahana atau pergeseran posisi,"jelasnya.
Dalam pertemuan itu mencuat berbagai pandangan. Pimpinan parpol sepakat tentang perlunya penataan kabinet. Hal itu bukan hanya merespon tentang persoalan domestik, tetapi juga menanggapi kondisi eksternal termasuk persoalan ekonomi global.
Kondisi ekonomi dunia kini dalam keadaan tidak pasti. Oleh karena itu diperlukan suatu pemerintahan yang benar-benar efektif dan efisien dalam mengatasai persoalan itu.
Kedua diharapkan kabinet kedepan merupakan kabinet kerja. Meski bebarapa menteri dari parpol, tapi harus tetap mempertimbangkan kapabilitas dan juga rekam jejak yang baik.
"Sehingga rakyat bisa memegang trust nya bahwa menteri ini bisa bekerja dengan baik,"ujarnya, usai bertemu dengan pimpinan Partai Politik, di Kediamannya, Puri Cikeas Bogor, Kamis (13/10),
Ketiga meskipun belum zaken kabinet tetapi diharapkan menteri itu lebih fokus kepada pekerjaan. Sehingga Menteri jangan menjadi beban pemerintah dan presiden. Ia mengaku mendapat beragam kritik dari luar yakni agar ketika mengangkat menteri tidak perlu melihat asal dan baju partai politiknya.
Dalam Partai Politik, kata SBY , tidak bisa seperti itu. Perlu ada koalisi bersama dengan partai politik lain. "Di negara manapun ada etika berkoalisi dalam menjalankan koalisi ini, maka diperlulkan pandangan dari parpol ini,"jelasnya.
Keempat, pimpinan parpol juga mencermati hubungan antara Menteri yang harus solid dan baik. Tidak boleh ada statement, pertengkaran diantara menteri satu dengan lainnya, khususnya didepan publik. "Saya melihat dan saya ingatkan, Saya juga diingatkan oleh pimpinan parpol supaya hal itu tidak terjadi,"jelasnya.
Kelima pertemuan juga menyoroti kebijakan penggunaan anggaran negara yang lebih baik setelah reshuffle ini dilakukan. Anggaran harus benar-benar tepat buat kepentingan rakyat.
Keenam dengan proses reshuffle ini diharapkan pemerintahan dapat berjalan lebih solid kedepan. Perombakan kabinet diharapkan tidak akan kembali terjadi pada sisa tiga tahun masa pemerintahan. Selanjutnya, perlu adanya kesamaan dalam kebijakan dasar termasuk dalam pembuatan Undang-Undang.
Pemerintah dan DPR harus berjalan bersama secara lebih kontruktif. "Kita harapkan hubungan pemerintah dan DPR di masa depan bisa berlangsung makin sehat dan konstruktif. Kalo tidak sehat dan konstruktif ada hambatan yang tidak perlu maka ini membuat ada kesempatan yang hilang,"jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika