REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta, mengatakan reshuffle yang dijalankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak definitif.

Tidak ada penjelasan mengenai dasar yang digunakan dalam menjalankan rencana reshuffle tersebut. "Itu yang menurut saya reshuffle tidak meningkatkan kinerja. Alasan reshuffle itu tidak definitif. Itu yang sebenarnya kita pertanyakan. Kalau meningkatkan kinerja jadi lain. Karena yang diungkap para juru bicara selama ini untuk meningkatkan kinerja," katanya, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/10).

Menurutnya, publik ingin mendapatkan penjelasan menyeluruh mengenai reshuffle ini. Yaitu, target spesifik dari rencana tersebut. "Tapi sekarang sudah terjadi simpang siur. Isu reshufle ini sudah kemana-mana," tambahnya.

Ini juga yang membuatnya tidak ingin berkomentar mengenai kabar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng yang dikatakan tidak akan terkena reshuffle. Padahal, keduanya terindikasi terkait dengan korupsi.

"Reshuffle tidak terkait dengan menteri-menteri yang berkasus. Tidak pernah ada statement dari para juru bicara presiden bahwa reshufle ini ditujukan pada yang bermasalah hukum. Jadi, idenya lebih pada kinerja itu," papar Wakil Ketua DPR-RI ini.

Mengenai kontrak PKS, menurut Anis, itu merupakan rahasianya dengan SBY. Masalahnya bukan di situ, melainkan di isu reshuffle yang dicanangkan SBY.

Ikuti Whatsapp Channel Republika