REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Arwani Thomafi mengungkapkan bahwa rencana reshuffle saat ini masih dalam tahap komunikasi agar hubungan antara parpol dan SBY baik. Sementara untuk kepastiannya belum ada.

"Parpol proporsional saja. Persoalan reshuffle itu hak preprogatif presiden. Tidak dalam posisi sampai mendesak apalagi menuduh upaya yang dilakukan SBY hanya kepentingan jangka pendek, itu tidak pada tempatnya. Urusan kepastian PPP diganti atau tidak menurut saya kita juga tidak yakin tidak diganti atau diganti," ungkapnya di Jakarta, Ahad (9/10).

Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Maulyadi menambahkan, presiden tidak perlu melakukan testing the water. Kalau mau sudah laksanakan saja tidak usah pakai uji publik.

"Bagaimana respon publik kalau ada reshuffle ada yang dicopot diberhentikan. Presiden punya UKP4 yang membantu melihat kinerja kementerian dengan data kuantitatif. Tidak harus testing karena dampaknya sangat dramatis terjadi konflik horizontal. Kalau sudah masuk wilayah publik tidak ada wilayah publik yang netral. Semua interest," tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika