REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, menilai pemilihan Menteri-Menteri sepenuhnya dari pertimbangan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres). “Pertimbangan sepenuhnya dari Presiden dan Wapres dengan penilaian yang dilakukan dari tim dan UKP4,” ujarnya kepada Republika.

Komentar Mubarok ini berkaitan dengan semakin riuhnya sebagian partai koalisi yang percaya diri dengan kontrak politiknya. Namun, menurut Mubarok, reshuffle kali ini tidak berdasarkan pada kontrak politik. Itu karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang mempercepat kinerja pembangunannya.

Jadi, kalaupun ada partai koalisi yang menuntut sesuai kontrak politik, maka partai tersebut harus melunasi terlebih dahulu janjinya dalam kontrak politik. PKS adalah salah satu partai koalisi yang percaya diri dengan kontrak politiknya.

“PKS itu kan belum lunas kontrak politiknya. Jadi, PKS diharapkan tidak minta macam-macam,” kata Mubarok.

Saat ini, jelas Mubarok, Presiden dan Wapres bersama tim yang telah ditunjuk kini sedang membahas reshuffle. Partai politik yang nantinya tidak masuk dalam susunan menteri atau yang berkurang jatahnya itu diharapkan bisa menerima. Karena, reshuffle sepenuhnya hak prerogatif Presiden.

“Tidak ada yang dapat membantah bila nanti sudah diputuskan,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika