REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua DPP Bidang Politik dan Hukum Partai Golkar, Priyo Budi Santoso mengaku, partainya tidak memberikan pandangan apa pun dalam hal reshuffle.
"Golkar tidak memberikan pandangan apapun kecuali diajak. Kalau tidak diajak juga tidak apa-apa. Ketua umum kemarin diajak berbicara mengenai berbagai hal yang menyangkut kebijakan politik, rancangan undang-undang dan lain-lain. Termasuk sedikit soal kabinet. Tapi sepenuhnya dikembalikan ke presiden," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/10).
Ia juga mengaku tidak tahu apakah nanti ada pembicaraan lagi antara Ketua Umum Partai Golkar dan presiden. "Biarkan saja berjalan sesuai mekanisme. Sinyal dari istana juga sudah keluar. Apakah 15 menteri atau sekitar itu. Lebih baik sabar nunggu saja," ujarnya.
Menurutnya, reshuffle merupakan kewenangan presiden. Ia pun memastikan Partai Golkar tidak akan pernah ikut campur dalam hal ini. "Karena kami tahu diri, ini adalah wewenang presiden. Kecuali kalau presiden meminta saran pandangan, dan biasanya seperti itu, tentu ketua umum kami akan membicarakannya dengan presiden," tambah Priyo.
Ini beda dengan pemilihan jabatan strategi. Seperti Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Bank Sentral, KPK, MA, dan MK. Presiden memang diwajibkan untuk berunding dengan DPR memilih jabatan-jabatan strategis tersebut.
Menurutnya, lebih baik menunggu keputusan presiden mengenai kriteria apa yang diinginkannya untuk mengisi posisi menteri. Apalagi, tanggung jawab akhir kabinet ada di tangan presiden. Kalau ternyata reshuffle terbukti mendapat apresiasi rakyat, maka presiden yang akan mendapat kreditnya. Begitu pula sebaliknya.
"Karena beban berat itu, lebih baik beliau jangan direpotkan. Biarkan dia memilih lewat mekanisme yang dibikin sendiri, memilih kabietnya sendiri yang dinilai mumpuni dalam pandangan sendiri. Itu saja," papar Wakil Ketua DPR RI ini.
Ia juga mengakui kalau Partai Golkar memang memiliki kontrak politik dengan SBY. Hanya saja, Priyo mengaku tidak tahu apakah apakah kontrak itu bersifat khusus atau lebih kurang sama dengan partai lain. "Apa yang disampaikan teman-teman dari PKS, itu merupakan hak mereka. Tapi untuk kontrak politik Golkar, saya tidak tahu dan sengaja tidak mencari tahu. Biarkan saja, masing-masing punya kekhasan hidup," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika