REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan perombakan kabinet merupakan hak prerogatifnya. Dalam penyusunan tersebut, SBY hanya akan melibatkan Wakil Presiden Boediono.

"Itu hak prerogatif presiden. Saya hanya akan melibatkan Wapres untuk memberikan pandangan dan saran pada saat yang tepat, meskipun saya dan Wapres sedang bekerja sekarang ini," jelas Presiden sesaat setelah bertemu dengan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/10)

Karena itu, SBY berharap tidak ada penilaian bahwa nama-nama itu bersumber dari istana atau berasal dari dirinya. Karena, ia mengaku tidak tahu atas berbagai isu yang berkembang di media menyangkut menteri-menteri yang akan digantikan serta penggantinya.

Sebelumnya beredar kabar di kalangan wartawan seputar jajaran kabinet SBY paska reshuffle. Diantaranya Menko Kesra, Fadel Muhammad; Menteri Kelautan, Cicip Sharif Sutardjo; Menteri BUMN, Gita Wiryawan; Menteri Perhubungan, George Toisutta; dan Menteri Pekerjaan Umum, Budi Susilo Supandji. Nama lainnya adalah Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin; Menteri ESDM, Karen Agustiawan; Menakertrans, Jumhur Hidayat; Menpera, Muhaimin Iskandar; serta Kepala BKPM Emirsyah, Satar atau Sandiaga Uno.

Ikuti Whatsapp Channel Republika