REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pimpinan Badan Anggaran (Banggar), Tamsil Linrung, meminta diadakannya rapat terbuka dengan KPK untuk membicarakan perbaikan mekanisme pembahasan anggaran. Dia mengatakan rapat tersebut penting agar pembahasan APBN 2011 dapat segera diselesaikan.
"Kita inginkan rapat terbuka," ujarnya di DPR, Selasa (4/10). Pihaknya belum mengetahui kapan rapat tersebut digelar. Rapat ini dianggapnya penting agar masyarakat dapat langsung menilai proses pembahasan anggaran sehingga dapat langsung dievaluasi.
Tamsil menyatakan tak perlu ada yang ditutupi lagi terkait dengan pembahasan anggaran oleh Banggar. Semuanya dapat dilakukan dengan transparan.
Banggar menjadi sorotan publik belakangan ini karena dianggap turut bertanggung jawab terhadap dugaan korupsi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tertinggal (PPDIT) sebesar Rp 500 miliar.
Data Lingkaran Survey Indonesia (LSI) menyatakan kepercayaan publik terhadap citra praktisi politik menurun hingga 21 persen. Padahal pada 2005 lalu, masyarakat menganggap citra politik masih baik hingga 44,2 persen.
Peneliti Muda LSI, Ardian Sopa, menilai korupsi di era reformasi, terutama enam tahun terakhir dilakukan pemain baru yang kuat. "Oknum lintas partai yang ada di Banggar," ungkapnya menjelaskan pemain tersebut.
Seiring dengan menguatnya aneka partai di era reformasi, menguat pula oknum multi partai itu dalam memainkan anggaran negara. Dia mengatakan oknum di Banggar ini dipercaya menjadi hulu dari jaringan korupsi yang melanda aneka kementerian saat ini.
Dia mengatakan, lebih banyak responden penelitiannya sebanyak 1.200 orang, menilai kualitas politisi saat ini lebih buruk dibandingkan politisi era orde baru. Tidak kurang dari 31,9 persen respondennya lebih menghormati rezim orde baru ketimbang politisi saat ini.
Sedangkan, responden yang menganggap politisi saat ini lebih baik ketimbang era orde baru hanya mencapai 31,9 persen. Ardian menilai pemeriksaan KPK terhadap oknum Banggar menjadi faktor terpuruknya citra politik Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika