REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dugaan Keterlibatan Badan Anggaran (Banggar) DPR dalam korupsi berjamaah sejumlah proyek negara, memperburuk citra politik di Indonesia.
Demikian kesimpulan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Tidak kurang dari 51,3 persen dari total 1.200 LSI menilai citra politik di Indonesia terpuruk. Sekitar 52,9 persen dari total responden yang berdiam di kota-kota menyetujui keterpurukan citra politik.
Sedangkan 44,7 persen dari responden yang berada di desa-desa juga beranggapan sama. "Responden di kota lebih mudah mengakses informasi, sehingga mereka lebih cepat mengetahui perkembangan politik," ujar Peneliti Muda LSI, Ardian Sofa, di kantornya, Ahad (2/10).
Dari tingkat pendidikan, 62,3 persen responden yang menilai buruknya citra politisi, pernah mengenyam bangku kuliah strata satu (S1) atau lebih. "Hal ini menunjukkan hasil survei ini tidak sembarangan, karena responden dipilih dari kalangan terpelajar," papar Adrian.
Menurut dia, keterpurukan citra politik di Indonesia disebabkan karena masyarakat menganggap politik hanyalah alat untuk melakukan korupsi berjamaah. Masyarakat menuding Banggar, sebagai bagian dari DPR, yang dianggap paling bermasalah.
"Dugaan ini menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa politik hanyalah jalan menempuh penyelewengan anggaran negara untuk kepentingan individual atau sekelompok orang," jelasnya.
Hasil survei menunjukkan Banggar memegang posisi sentral dalam dugaan penyelewengan anggaran negara lintas sektor. Badan ini menjadi sasaran broker atau calo penyelewengan anggaran lintas partai politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika