JAKARTA -- DPR meminta agar KPK bisa menghormati mereka, dan begitu juga sebaliknya. Hal ini merupakan bentuk kerjasama antar lembaga negara yang dibutuhkan agar kebijakan publik dapat terus dikontrol dan dibuat.

"Jangan sampai ada yang dikucilkan," ujar Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, Jumat (30/9). DPR dibentuk untuk mengontrol kinerja eksekutif. KPK didesain atas kekecewaan rakyat terhadap aparat penegak hukum yang selalu gagal memberantas korupsi.

Priyo menyatakan DPR paling berperan melahirkan KPK. "Jadi tak masalah kalau kami undang untuk rapat konsultasi, karena kami juga bagian yang turut serta mendukung pendiriannya," papar Priyo.

Dia menyatakan KPK perlu untuk hadir, karena akan dilakukan rapat yang membicarakan masalah kebijakan-kebijakan yang harus dievaluasi. Menurutnya, rapat konsultasi itu adalah agenda rutin yang tak perlu dikhawatirkan.

"Ini bukan rapat untuk mengintervensi kasus-kasus korupsi. Bukan itu," ujarnya. Dia mengatakan DPR tak berhak untuk melakukan hal itu, karena dikhawatirkan mencoreng rasa keadilan.

Kalau memang ada anggota DPR yang terlibat maka seharusnya diperiksa saja sebagaimana rakyat biasa yang terlibat masalah hukum. Erdy Nasrul

Ikuti Whatsapp Channel Republika