REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menginstruksikan kepada anggotanya, khususnya yang berada di Badan Anggaran (banggar) DPR RI untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya.
Pengarahan tersebut dilakukan menyusul terus bergulirnya polemik yang dihadapi banggar menyusul pemanggilan pimpinan banggar oleh KPK terkait kasus korupsi di Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (kemenakertrans).
"DPP Golkar menginstruksikan kepada pimpinan fraksi untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Menjalankan fungsi sesuai konstitusional dengan prinsip akuntabilitas dan kepentingan rakyat," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Theo L Sambuaga, di DPR, Jakarta, Kamis (29/9).
Ia berharap, Banggar dapat melanjutkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tanpa memperlambat atau menunda pembahasan sesuai mekanisme yang ada antara DPR dengan pemerintah.
"Kita mendorong untuk saling menghormati antara fungsi dan kemitraan DPR dan pemerintah. Pemerintah menghormati DPR, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Jika diundang DPR sudah tentu KPK dan yang lainnya harus hadir," tambah Theo.
Ia menjelaskan, anggota fraksi DPR mempelopori penegak hukum untuk menjalankan fungsinya. Mulai dari KPK, Kejaksaan atau Kepolisian untuk memeriksa anggota DPR yang diduga terlibat tindak pidana korupsi. Termasuk anggota fraksi Partai Golkar. "Bukan memeriksa institusinya. Itu yang tidak kita kehendaki," cetus Theo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika