REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diharapkan bisa bersikap adil dalam melakukan reshuffle.
Santer terdengar, menteri yang selingkuh bakal diganti sebab melakukan perbuatan tercela. Adapun menteri yang disebut terlibat korupsi tidak dicopot dan hanya digeser ke kementerian lain, karena memiliki kedekatan dengan presiden.
Jika prediksi itu terwujud, maka kebijakan presiden dalam menilai pembantunya tidak didasari penilaian matang dan tolok ukur jelas. "Ini tidak adil. Jika yang selingkuh diganti, apalagi yang korupsi, sebab pelanggarannya lebih berat," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, dalam diskusi di gedung PP Muhammadiyah, Kamis (29/9).
Menurut Ray, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan SBY semakin menguat. Gejala perlawanan terhadap presiden dari waktu ke waktu mudah ditangkap, seperti demo mahasiswa dan kelompok masyarakat ketika terjadi kunjungan presiden ke daerah.
Jika kondisi itu dibiarkan, maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bisa runtuh. Karena berbagai kebijakan penguasa tidak lagi berpihak pada rakyat. Sehingga proses reshuffle kabinet tidak banyak membantu perbaikan kinerja pemerintahan. "Catatan ini harus diperhatikan agar perlawanan terhadap pemerintahan tidak semakin besar," kata Ray.
Ikuti Whatsapp Channel Republika