REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Staf Khusus Bidang Komunikasi Politik Presiden Daniel Sparingga mengatakan, reshuffle adalah satu ikhtiar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang muncul sejak enam bulan lalu. Hal itu terkait dengan kinerja beberapa menteri yang perlu ditingkatkan agar kinerja pemerintah bisa semakin moncer. 

Meski mengakui sebagai reshuffle yang tertunda, Daniel menyatakan, kinerja pemerintahan tidak bisa dikatakan mundur enam bulan sebab sisa tiga tahun bisa dikejar. Caranya dengan melakukan akselerasi program kerja beberapa menteri yang dinilai publik mendapat rapor merah. "Reshuffle harus dimaknai sebagai perubahan menuju akselerasi kinerja lebih cepat," kata Daniel dalam diskusi di gedung PP Muhammadiyah, Kamis (29/9).

Hadir sebagai pembicara Pengamat politik Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, dan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh P Dauly.

Menurut Daniel, pasca reshuffle yang dilakukan Presiden SBY beberapa waktu mendatang, berdampak besar pada gaya pengelolaan kekuasaan. Model pendekatan intervensionis, kata dia, bakal dianut pemerintahan untuk memudahkan penyelesaian masalah. 

Kekuasaan yang dimiliki pemerintah, sebut Daniel, digunakan untuk membongkar berbagai sumbatan persoalan yang dihadapi beberapa menteri. Karena itu, ke depan ia meminta masyarakat jangan heran ketika Presiden sering turut campur dalam berbagai kasus yang dihadapi kementerian guna mengejar ketertinggalan program pembangunan.

"Pak SBY dalam memimpin negeri setelah reshuffle, pasti mengubah gaya kepemimpinannya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika