REPUBLIKA.CO.ID, SOLO – Kondisi tenaga kerja migran yang kerap mengalami perlakuan tidak manusiawi baik di negara pengirim maupun penerima, harus segera dicarikan solusi terbaik.
Penguatan kerja sama antar negara untuk menyamakan pandangan dalam perlindungan hak para pekerja migran dinilai mendesak. Demikian ditegaskan Ketua DPR-RI, Marzuki Alie, saat membuka Asian Parliamentary Assembly (APA) di Hoten Sunan, Solo, Rabu (28/9).
Acara pembukaan juga dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah, Rustriningsih, Walikota Solo Joko Widodo, jajaran Muspida, Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi DPRD Surakarta.
Pada perhelatan yang akan berlangsung hingga Kamis (29/9) ini, persoalan yang dihadapi pekerja migran memang menjadi agenda sidang utama. Marzuki menyatakan, kendati dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara di kawasan Asia mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, namun tidak diimbangi dengan perbaikan kondisi sosial dan keamanan bagi pekerja migran.
Pelanggaran hak dan kebebasan fundamental para pekerja menjadi masalah paling serius. ''Mereka diperlakukan sewenang-wenang, juga penyiksaan, pelecehan, bahkan selalu terancam dideportasi karena dianggap ilegal,'' kata Marzuki.
Oleh karena itu, ia berharap, sidang ad hoc APA kali ini dapat menemukan solusi bagi perlindungan tenaga kerja. ''Selain juga mengupayakan tercapainya komitmen bersama guna mengurangi dampak negatif migrasi tenaga kerja,'' tambahnya.
Sementara itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Hidayat Nurwahid, mengatakan isu perlindungan pekerja migran menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia.
Hal ini mengingat jumlah pekerja migran asal Indonesia cukup besar, begitu pula pekerja yang datang dari negara lain. ''Kita masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama karena masih banyak pekerja yang belum memiliki keterampilan memadai,'' paparnya.
Terkait ketidakhadiran delegasi Malaysia dan Arab Saudi, dua negara penerima pekerja asal Indonesia terbesar, Hidayat menyatakan hal itu tidak mengurangi esensi pertemuan. ''Kita di sini bukan untuk saling menyalahkan, melainkan bagaimana mencari solusi terbaik,'' tandas mantan Ketuua MPR-RI itu.
Lebih jauh Hidayat menambahkan, di samping isu pekerja migran, sidang ini juga digelar untuk menyebarluaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip persahabatan serta kerjasama di Asia yang dideklarasikan APA pada 2008.
Sidang APA diikuti 87 delegasi dari 17 negara anggota ditambah dua negara tamu, yakni Brunei Darussalam dan Hong Kong. Mantan Wapres Jusuf Kalla dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dijadwalkan menjadi keynote speaker.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
