REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengamat Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan sebaiknya Presiden menggunakan laporan kinerja Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dalam melakukan perombakan kabinet. "Alangkah baiknya harus ada transparansi laporan dari kinerja UKP4 karena di situ kan ada rasionalitas, masyarakat bisa melihat apakah betul-betul kinerja ataukah hanya kompromi politik, atau tindakan semu untuk mengelabui masyarakat," katanya saat dihubungi ANTARA, Jumat.
Menurut dia, saat ini merupakan momentum bagi Presiden untuk melakukan perombakan kabinet dan mengembalikan kewibawaan dan meminta otoitas penuh dari para menterinya. Ia menambahkan, selama ini menteri-menteri di jajaran kabinet seperti memiliki atasan ganda, satu Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, di sisi lain ketua-ketua partai politik. "Ini harus segara dienyahkan, harus ada otoritas tunggal hanya kepada Presiden," katanya.
Untuk itu, ke depan Presiden harus berani mengganti menteri dari partai politik dengan menteri yang benar-benar profesional. "Bukan mengganti menteri dari partai dengan orang partai juga," katanya.
Ia tidak percaya hanya profesionalitas semata dapat menjadikan pemerintahan yang efektif. "Untuk sebuah pemerintahan efektif bukan hanya profesionalitas, tapi juga ketaatan tunggal kepada Presiden sebagai satu-satunya atasan, bukan ketua partai politik," katanya.
Ia mengatakan, selama Presiden berpikir dengan logika kekuatan partai politik di parlemen, maka Presiden SBY hanya akan berada dalam lingkaran partai politik. "Dengan logika kekuatan parlemen, SBY akan berada di lingkaran setan yang membelenggu, dan terbukti koalisi tambun tidak membuat pemerintahan menjadi efektif," katanya.
Sebelumnya, Presiden SBY memastikan akan melakukan perombakan kabinet sebelum 20 Oktober mendatang. Presiden mengatakan perombakan kabinet untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. Saat ini, dari 33 kursi kementerian, partai politik menempatkan 17 kadernya. Ke-17 kader partai politik tersebut mewakili enam partai politik koalisi pendukung pemerintah yaitu Demokrat, Golkar, PKB, dan PAN, PPP, PKS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika