Kamis 22 Sep 2011 16:59 WIB

Anggaran Kemenkes belum Berpihak pada Masyarakat

Rep: Rahmat Santosa Basarah/ Red: Krisman Purwoko

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Anggaran yang diajukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dianggap belum memihak kepada masyarakat. Anggaran untuk program pengobatan dan pemulihan (kuratif) misalnya, masih jauh lebih besar dibandingkan anggaran untuk pencegahan dan promosi kesehatan. Kritik ini disampaikan Anggota Komis IX DPR Ansory Siregar, dalam siaran pers yang diterima Republika di Jakarta,  Kamis (22/9).

Ansory mencontohkan misalnya pada Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Anak anggarannya mencapai Rp 2,046 triliun. Tapi di sisi lain, Ansory justru mempertanyakan optimalisasi anggaran tersebut. Mengingat pada tahun 2010 saja ada sekitar 43.616 anak balita menderita gizi buruk yang tersebar di berbagai daerah.

“Seharusnya anggaran tersebut bisa dioptimalkan untuk menyelesaikan permasalahan diatas, dikarenakan Direktorat ini bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ungkap politisi PKS ini.

Permasalahan lainnya, menurut Ansory adalah mengenai akses kesehatan yang belum merata dirasakan oleh masyarakat miskin. Padahal, lanjutnya, bila kita mengacu pada Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Selain itu pada ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang juga mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

“Kenyataannya masih banyak kita jumpai kasus-kasus yang menyedihkan, dari gizi buruk sampai pelayanan rumah sakit yang tidak menyenangkan terhadap masyarakat tak mampu. Dimana peruntukan anggaran itu?” tanya Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara III ini.

Bila merujuk pada UU Kesehatan, kata Ansory, idealnya anggaran kesehatan adalah 5% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kenyataannya, dengan anggaran yang hanya 2 % Kementerian Kesehatan masih belum mampu memberikan pelayanan yang memadai dan berpihak pada rakyat kecil.  

“Bagaimana nanti kalau sudah diwujudkan 5 persen? Secepatnya Kemenkes harus mengevaluasi proyeksi dan peruntukan anggarannya dengan baik,” tutup Ansory.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement