REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro), Hadar Nafis Gumay, menilai reshuffle sangat mendesak dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Hadar, gestur SBY yang menyatakan "tunggu tanggal mainnya" menunjukkan reshuffle cepat atau lambat pasti dilakukan. SBY dan pemerintahan wajib mengganti para menteri yang memiliki kinerja buruk.

Hal itu untuk mengobati rasa kekecewaan mendalam masyarakat yang kadung menilai buruk terhadap kerja pemerintahan sekarang. "Menteri yang terlibat affair (selingkuh), korupsi, dan tindakan imoral, tidak usah dipertahankan. Karena hal itu sama saja menghancurkan pemerintahan SBY," kata Hadar di Jakarta, Rabu (21/9).

Menteri Perhubungan Freddy Numberi dikabarkan pernah berselingkuh dengan presenter televisi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh terlibat affair dengan sekretaris pribadinya. Adapun Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa menikah lagi tanpa persetujuan istri pertama hingga digugat cerai.

Sedangkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar disebut terlibat menikmati korupsi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tertinggal (PPIDT). Serta Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng yang disebut ikut menikmati dana korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games Palembang. Belum lagi beberapa menteri yang kinerjanya tidak dirasakan publik, disebut Hadar layak diganti.

Hadar menilai sangat disayangkan jika sisa pemerintahan SBY selama tiga tahun dibiarkan semakin hancur gara-gara tidak berani mengganti para menteri bermasalah. "Turunnya citra pemerintah bisa dilihat dengan seringnya penolakan kunjungan Presiden ke daerah. Hal itu mengindikasikan wibawa pemerintah di mata masyarakat tidak cukup kuat," tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika