REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, menolak mengomentari isu reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY.

 "Kalau soal reshuffle, saya no comment," kata Patrialis yang ditemui di kantornya, Rabu (21/9).

Seperti diketahui, Kemenkumham yang dipimpin Patrialis dikabarkan mendapat rapor merah oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4).

Atas dasar penilaian itu, sebagian kalangan mendesak Presiden SBY mengganti sejumlah menteri termasuk Menkhumham Patrialis Akbar, agar kinerja pemerintah lebih baik lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika