REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kalau benar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan reshuffle kabinet, Partai Golkar akan memetik keuntungan. Hal itu sebagai konsekuensi logis karena Partai Demokrat perlu rekanan yang kuat di parlemen, sebab ada partai yang bakal kehilangan jatah menteri di kabinet. “Golkar akan dapat jatah tambahan satu menteri,” ujar pengamat politik Universitas Indonesia Boni Hargens di Jakarta, Selasa (20/9).

Dijelaskan Boni, mengganti menteri memang hak prerogatif Presiden SBY. Meski begitu, pihaknya menyarankan dua indikator yang harus dipertimbangkan, pertama kualitas kompetensi menteri yang bersangkutan. Dan  kedua masalah integritas, karena masalah itu sangat penting berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap pemerintahan SBY.

Boni menyebut beberapa menteri yang bermasalah secara moral, dengan munculnya mereka dalam beberapa kasus. Misalnya, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa yang tersandung soal pelecehan terhadap perempuan atau istri pertama. Pihaknya juga meminta masyarakat melihat kualitas pada Menteri Komunikasi dan Informati Tifatul Sembiring, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, yang pekerjannya dinilai tidak jelas.

Belum lagi Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar yang tidak mampu mengelola kekayaan negara, dan Menteri Agama Suryadharma Ali yang tidak becus mengurus permainan anggara jamaah haji, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng dengan kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games Palembang.

“Kalau presiden merombak kabinet, maka perlu memberikan aturan main yang baru, memberi petunjuk baru untuk bisa menegakkan pemerintahan yang bersih,” harap Boni.

Ikuti Whatsapp Channel Republika