REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu dikabarkan selalu membawa rombongan hanya untuk melakukan rapat pleno yang rutin digelar setiap Senin di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Perjalanan yang memakan biaya besar --minimal tiket pesawat dan penginapan di hotel-- dikritik Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, tidak mencontohkan Bawaslu sebagai lembaga pengawas milik pemerintah yang seharusnya mencontohkan penghematan penggunaan anggaran negara.

"Bukan persoalan rapat plenonya yang jadi masalah. Tapi mengadakan rapat pleno di Mamuju, sesuatu yang terdengar berlebihan," ujar Ray kepada Republika, Selasa (20/9). Bahkan, Selasa pagi tadi, akibat terlambat tiba di Bandara, tiga anggota Bawaslu tertinggal pesawat yang untuk menyusul rekan-rekanya yang telah memulai rapat pleno Senin malam kemarin.

Ray tidak mempermasalahkan jika Bawaslu memilik agenda rutin untuk menggelar pleno. Tetapi, pleno yang dilakukan di luar kota, hingga ke Sulawesi, tentu menggunakan dana yang berasal dari dompet negara.

"Sayangnya, rapat yang direncanakan akhirnya tak jua dapat dilakukan karena adanya keterlambatan sebagian anggota dan staf Bawaslu ke lokasi akibat tidak rapinya jadwal dan pengaturan pesawat. Kita berharap Bawaslu dapat menahan diri untuk menggunakan dana negara secara berlebihan," katanya.

Ray menuntut Bawaslu, sebagai institusi yang memberikan contoh penghematan penggunaan anggaran, tidak menggunakan dana operasional secara berlebihan. Terlebih, masih banyak pelaksanaan Pilkada dan Panwas daerah yang mengeluhkan minimnya dana penyelenggaraan Pilkada.

Ikuti Whatsapp Channel Republika