REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyak menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II layak diganti karena terlibat berbagai persoalan berbeda satu sama lain. Konteks pergantian tidak melulu terkait menteri harus terjerat persoalan hukum, melainkan titik tekannya pada capaian kinerja.

"Reshuffle itu konteksnya kualitas, kita bisa lihat tidak ada perubahan yang dilakukan menteri itu semasa menjabat," sebut pengamat politik Universitas Indonesia Boni Hargens dalam diskusi 'Reshuffle Kabinet atau Ganti Presiden' di Rumah Perubahan 2.0, Selasa (20/9).

Boni menyebut banyak menteri yang layak diganti. Ia menyebut di antaranya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tiffatul Sembiring yang hanya mengurusi situs jejaring sosial Twitter, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar yang gemar memberi remisi kepada koruptor, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa yang menyakiti mantan istrinya untuk berpaling kepada istri baru, serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng yang disebut menikmati suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games Palembang. "Persoalan integritas dan moralitas ini patokannya. Kalau ada menteri yang tidak sesuai dengan pekerjaanya, langsung dipecat saja," ujar Boni.

Boni melanjutkan, banyak menteri lain sebenarnya layak diganti sebab terlibat masalah yang membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah. Sayangnya, Presiden SBY tidak responsif dan membiarkan aspirasi masyarakat mengambang sehingga menciptakan imajinasi liar untuk menilai pemerintahan sesuai daya tangkap setiap orang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika