REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, menilai pergantian menteri pasti tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Hal itu terkait dengan pernyataan politikus parpol koalisi yang menyatakan belum ada pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan ketua umum parpol anggota Sekretariat Gabungan.

Dikatakan Margarito, beberapa hari ini Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie alias Ical, tidak berada di Jakarta. Karena itu, ia menduga Presiden SBY tidak bakal semberono mengutak-atik kabinetnya sebelum bertemu dengan Ical.

"Sebelum bertemu dengan Ical, Presiden pasti tidak berani melakukan reshuffle," katanya dalam diskusi 'Reshuffle Kabinet atau Ganti Presiden', di Rumah Perubahan 2.0', Jakarta, Selasa (20/9).

Hadir sebagai pembicara politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Taslim Chaniago, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Lily Wahid, pengamat politik Boni Hargens, dan pakar hukum tata negara Margarito Kamis.

Dijelaskan Margarito, persoalan reshuffle kabinet tidak perlu menunggu menteri harus terkena masalah hukum atau sampai statusnya ditetapkan jadi tersangka. Namun, cukup berpatokan dengan melihat kinerja menteri bersangkutan apakah pencapaiannya bagus atau kebijakannya tidak dirasakan masyarakat.

Karena itu, kalau alasan yang dikemukakan Istana soal reshuffle terlalu berbelit-belit dan normatif, maka isu reshuffle hanya menjadi komoditas politik. "Saya tidak mau memupuk harapan soal reshuffle. Seluruh menteri diganti pun, kinerja pemerintahan tetap buruk," tegas Margarito.

Ikuti Whatsapp Channel Republika